Palangka Raya – LSM Forum Kalimantan Membangun menyoroti aksi Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) di Kalimantan Tengah, dinilai belum konsisten dalam menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang disampaikan ke berbagai instansi, Senin, 13 April 2026.
Ketua Forum Kalimantan Membangun, Supriadi Natae, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir SEMMI aktif menggelar aksi ke sejumlah lembaga, mulai dari kejaksaan, dinas kehutanan, DPRD, hingga rencana aksi ke Bank Kalteng.
Namun, menurutnya, setiap aksi yang disertai tenggat waktu belum menunjukkan perkembangan tindak lanjut yang jelas kepada publik.
“Setiap aksi ada batas waktu, tetapi setelah itu tidak terlihat perkembangan atau laporan hasil kepada publik,” ujar Supriady.
Sorotan juga mengarah pada rencana aksi ke Bank Kalteng yang akhirnya batal setelah pihak bank membuka ruang diskusi.
Kondisi tersebut, kata Supriady memunculkan persepsi di masyarakat terkait transparansi dan keseriusan pengawalan isu.
Ia menegaskan, aksi unjuk rasa merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa. Namun, konsistensi dan keterbukaan hasil dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Mahasiswa punya peran penting sebagai kontrol sosial, tetapi harus diikuti konsistensi dan transparansi agar publik memahami hasil dari setiap aksi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalimantan Tengah (Kalteng), Afan Safrian, menegaskan organisasinya tetap berkomitmen menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan dan program pemerintah, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, setiap langkah yang dilakukan SEMMI merupakan bagian dari upaya pengawasan yang didasarkan pada informasi yang diterima dan dianalisis secara berkelanjutan.
“Kami tetap menjalankan fungsi kontrol. Ketika memang belum direspons, kami melakukan analisa kembali untuk membangun langkah selanjutnya. Bukan berarti kami diam atau tidak ada tindak lanjut,” ujarnya.
Afan juga menyampaikan bahwa pihak kejaksaan telah memanggil sejumlah pihak terkait isu yang berkembang.
Namun demikian, ia mengaku pihaknya sempat mempertanyakan pemberitaan yang menyoroti organisasinya.
“Kejaksaan sudah memanggil sejumlah pihak. Kami sempat bertanya-tanya mengapa justru kami yang disorot dalam pemberitaan tersebut,” katanya.
Terkait kritik yang disampaikan pihak lain, Afan menyatakan pihaknya menghormati setiap pandangan, sekaligus mempersilakan apabila ada pihak yang ingin berkontribusi melalui langkah pengawasan yang dinilai lebih baik.
“Apabila ada yang menilai gerakan kami masih perlu ditingkatkan, kami terbuka. Silakan juga berpartisipasi membangun gerakan pengawasan yang lebih baik,” tutupnya.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalimantan Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng, pada Senin (30/3/2026), menuntut transparansi penggunaan dana pokok pikiran (pokir) DPRD Kalteng.
Aksi tersebut sempat berlangsung memanas dan diwarnai kericuhan, sebelum akhirnya situasi kembali kondusif setelah mendapat pengamanan dari aparat kepolisian.
Saat itu, Afan Safrian, mengatakan aksi ini merupakan tindak lanjut atas dugaan penyelewengan dana pokir yang belakangan menjadi sorotan publik.
“Kami melihat ada persoalan serius terkait dana pokir yang selama ini tidak transparan. Masyarakat tidak mengetahui peruntukannya secara jelas,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya meminta agar penggunaan dana pokir diperiksa secara menyeluruh, tidak hanya menyasar oknum tertentu.
“Harus diperiksa semuanya, mulai dari asal usulan hingga penggunaannya. Kalau perlu dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, SEMMI memberikan batas waktu 3×24 jam kepada pihak Kejati Kalteng untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.
“Kami menunggu langkah konkret dari kejaksaan. Jika tidak ada perkembangan, kami akan kembali menggelar aksi,” tegasnya saat itu. (red)