BUNTOK–Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan Kunjungan Kerja dan Pembinaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten, Sosialisasi Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu, serta Advokasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025, dirangkai dengan Gerakan Pangan Murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta memperingati Hari Pangan Nasional ke-45, di Aula Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Buntok, Rabu (16/10/2025).
Kegiatan dihadiri mantan Bupati Barsel periode 2001–2011, H. Baharudin H. Lisa, mantan Wakil Bupati Barsel periode 2011–2016, Ny. Satya Titiek Atyani Djoedir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Ketua Pokja TP-PKK, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten, Ketua TP-PKK Barsel, para camat, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat.
Mewakili Bupati Eddy Raya Samsuri, Ny. Satya Titiek Atyani Djoedir menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata TP-PKK dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya penurunan angka stunting dan transformasi pelayanan Pos Pelayanan Terpadu.
“Tantangan pembangunan sumber daya manusia dimulai dari keluarga. Peran TP-PKK sebagai mitra strategis pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting,” ujarnya.
Ketua TP-PKK Barsel, Ny. Hj. Permana Sari, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksanaannya.
“Tahun 2025, kami memprioritaskan dua program utama: penurunan stunting dan penguatan ketahanan pangan,” tegasnya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia 2024, angka stunting di Kabupaten Barito Selatan masih mencapai 33,3 persen, yang menjadi perhatian serius TP-PKK.
Ny. Permana Sari menekankan pentingnya transformasi Pos Pelayanan Terpadu, yang kini tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan, melainkan menjadi pusat pelayanan lintas sektor sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.
“Pos Pelayanan Terpadu harus menjadi pusat partisipasi masyarakat. Saya mendorong setiap desa segera membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu demi optimalisasi transformasi ini,” tambahnya.
Camat Dusun Selatan, Achmad Mutahir, melaporkan bahwa wilayahnya terdiri atas 3 kelurahan dan 24 desa, dilayani 4 pusat kesehatan masyarakat—Buntok, Baru, Sababilah, dan Kalahien—dengan 42 Pos Pelayanan Terpadu aktif (22 Utama, 1 Purnama, 19 Madya), serta melibatkan 391 kader.
Berdasarkan data Triwulan III Tahun 2025, terjadi penurunan kasus stunting dibanding Triwulan II: Puskesmas Buntok Kota (159 balita stunting), Puskesmas Kalahien (105 balita), Puskesmas Baru (54 balita), dan Puskesmas Sababilah (48 balita).
“Alhamdulillah, angka tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan laporan Triwulan II Tahun 2025,” katanya.
Pemerintah Kecamatan Dusun Selatan menyatakan telah membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta mendukung penuh upaya peningkatan sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan TP-PKK dalam membina serta memberdayakan Pos Pelayanan Terpadu di seluruh wilayah kerja. (red)
tomi