BUNTOK–Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menggali, mengoptimalkan, dan mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari sektor perkebunan dan kehutanan.
Langkah konkret tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20/10/2025).
Bupati Barsel didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ida Safitri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bilivson, serta Kepala Dinas Pendapatan Daerah Selvi Riyatmi. Kegiatan dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, serta para direktur perusahaan perkebunan dan kehutanan.
Rakor dipimpin Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, didampingi Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, membahas langkah strategis menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada penerimaan daerah. Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk menekan kebocoran penerimaan, menurunkan tunggakan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak—meliputi pajak kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, alat berat, air permukaan, dan objek pajak lainnya.
“Pemerintah daerah harus hadir sebagai fasilitator, pengawas, dan motor penggerak yang memastikan penerimaan daerah meningkat tajam, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Gubernur.
Dalam sesi diskusi, Bupati Barsel menyampaikan harapan agar forum ini menghasilkan umpan balik dari para investor sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam pembangunan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengingatkan akan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam menunaikan kewajiban kepada daerah, karena investasi yang sehat harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” tegas Eddy Raya.
Gubernur Agustiar Sabran kemudian berdialog langsung dengan para direktur perusahaan dan menekankan sejumlah kewajiban, antara lain: penggunaan plat kendaraan berkode KH untuk seluruh armada operasional; pembelian bahan bakar minyak dari sumber lokal di Kalimantan Tengah; pemberian prioritas kepada tenaga kerja lokal; pemenuhan kewajiban plasma sebesar 20 persen; pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan; penggunaan material galian C dari sumber berizin; serta kewajiban membuka rekening di Bank Kalimantan Tengah untuk seluruh transaksi keuangan.
Seluruh komitmen tersebut dituangkan dalam Pakta Integritas yang ditandatangani bersama oleh Gubernur, para bupati dan wali kota, serta para direktur perusahaan pada akhir kegiatan.
“Semoga ini menjadi awal yang baik untuk membangun Kalimantan Tengah,” pungkas Gubernur. (red)
tomi