Sab. Nov 14th, 2026

Temuan Labfor Bukan Korsleting Listrik, FKM Desak Kebakaran Gedung Kesra Diusut Tuntas

PALANGKA RAYA – Ketua LSM Forum Kalimantan Membangun (FKM) mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas kebakaran Gedung Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Ekonomi di kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), yang terjadi pada 12 Agustus 2026.

Desakan tersebut menyusul hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) yang mengindikasikan kebakaran bukan disebabkan korsleting listrik, melainkan ditemukan dugaan kandungan bahan bakar di lokasi kejadian.

Ketua FKM menilai temuan tersebut harus menjadi perhatian serius penyidik, agar masyarakat tidak salah menduga karena kejadian berdekatan dengan rencana kunjungan KPK di Kalimantan Tengah. (14/11)

“Kami meminta semua pihak yang berkaitan dengan gedung maupun aktivitas sebelum kejadian wajib diperiksa. Aparat harus berani bertindak dan jangan sampai ada pihak yang dilindungi,” tegas Supriady Natae.

Menurutnya, rentang waktu kejadian tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui penyelidikan mendalam. Bahkan, muncul dugaan kemungkinan adanya unsur kesengajaan untuk menghilangkan barang bukti atau dokumen penting yang tersimpan di dalam gedung.

“Ini memang masih dugaan dan harus dibuktikan. Namun, aparat jangan menutup mata terhadap kemungkinan adanya upaya menghilangkan barang bukti. Semua harus diungkap secara transparan,” ujarnya.

Diketahui, Kasat Reskrim Polresta Palangka Raya Kompol Eka Palti Arie Putra Hutagaol menyampaikan bahwa hasil Labfor telah diterima penyidik. Polisi juga telah memeriksa 13 orang saksi, sementara rekaman CCTV tidak dapat dimanfaatkan karena dilaporkan mati dan ikut terbakar.

FKM meminta penyidik tidak berhenti pada hasil pemeriksaan laboratorium dan keterangan saksi, tetapi juga menelusuri dokumen yang ikut terbakar, pihak-pihak yang memiliki akses ke gedung, serta kemungkinan keterkaitan peristiwa tersebut dengan persoalan yang menjadi perhatian KPK.

“Jangan sampai kasus ini menguap tanpa kepastian hukum. Jika ditemukan unsur kesengajaan, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Masyarakat menunggu keberanian aparat mengungkap fakta sebenarnya,” pungkasnya. (red)

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *