PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPW IPJI) Kalimantan Tengah, Pickrol Hidayad, mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas kebakaran Gedung Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Ekonomi di kompleks Kantor Gubernur Kalteng yang terjadi pada 12 Agustus 2026.
Desakan tersebut menyusul hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) yang mengindikasikan kebakaran bukan disebabkan korsleting listrik, melainkan ditemukan dugaan kandungan bahan bakar di lokasi kejadian.
Pickrol menilai temuan tersebut harus menjadi perhatian serius, terlebih kebakaran terjadi sebelum kabar adanya kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kalimantan Tengah.
“Kami meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan gedung maupun aktivitas sebelum kejadian diperiksa. Aparat harus berani bertindak dan jangan sampai ada pihak yang dilindungi,” tegas Pickrol.(14/11)
Menurutnya, waktu kejadian dan temuan hasil Labfor memunculkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka. Bahkan, tidak menutup kemungkinan muncul dugaan adanya unsur kesengajaan untuk menghilangkan barang bukti atau dokumen penting yang tersimpan di dalam gedung.
“Ini memang masih dugaan dan harus dibuktikan melalui penyelidikan. Namun, aparat jangan mengabaikan kemungkinan tersebut. Telusuri dokumen apa saja yang terbakar dan apakah ada kaitannya dengan persoalan yang menjadi perhatian KPK,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sudah diperiksanya 13 orang saksi, sementara rekaman CCTV tidak dapat membantu penyelidikan karena dilaporkan mati dan ikut terbakar.
Menurut Pickrol, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan saksi dan hasil laboratorium. Aparat harus menelusuri seluruh kemungkinan, termasuk akses keluar-masuk gedung serta pihak-pihak yang mengetahui aktivitas sebelum kebakaran.
“Jangan sampai kasus ini menguap tanpa kepastian hukum. Kami dari IPJI Kalteng meminta kepolisian bekerja profesional, transparan, dan berani mengungkap fakta sebenarnya. Jika ditemukan unsur kesengajaan, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” pungkasnya. (red)
redaksi