Palangka Raya – Advokat Men Gumpul, SH, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya menelusuri kembali letak empat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Meisy Eva Faridha yang dipersoalkan karena diduga berada di atas tanah milik kliennya, Aya Rika dan Harison Limin, di Jalan Yos Sudarso Induk.
Permintaan tersebut disampaikan Men Gumpul saat mendatangi Kantor BPN Kota Palangka Raya untuk berkoordinasi sekaligus menyampaikan surat keberatan tertanggal 9 November 2026. Ia meminta empat sertifikat tersebut dikembalikan ke lokasi awal sesuai peta kavling Yayasan Kahayan Bumi Sejahtera.
Menurut Men Gumpul, empat sertifikat tersebut masing-masing tercatat dalam peta yayasan sebagai kavling Nomor 383, 382, 381, dan 380. Berdasarkan peta yang dimiliki pihaknya, lokasi kavling berada di Jalan Yos Sudarso Lingkar Luar, sebelah selatan Jalan Mahir Mahar, bukan di kawasan Jalan Yos Sudarso Lingkar Dalam.
“Jarak dari tempat awal ke tempat yang baru diperkirakan antara 500 meter sampai 600 meter,” kata Men Gumpul saat diwawancarai di Palangka Raya, Jumat, 13 November 2026.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari pengambilan titik koordinat oleh petugas BPN pada 26 Agustus 2021 atas permintaan Meisy Eva Faridha. Pengambilan titik koordinat kembali dilakukan penyidik Polda Kalimantan Tengah bersama BPN pada 5 November 2026 menyusul laporan dugaan penyerobotan tanah terhadap kliennya.
Men Gumpul menyatakan keberatan atas tuduhan tersebut karena menurutnya Aya Rika telah menguasai tanah itu sejak 1993 melalui penggarapan yang dilakukan suaminya, Dagon S. Barang. Tanah seluas kurang lebih satu hektare tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa kavling, sebagian di antaranya disebut telah diperjualbelikan kepada Harison Limin pada 2009.
Ia menyebut penguasaan tanah oleh kliennya didukung sejumlah dokumen, antara lain surat penyerahan tanah, bukti jual beli, pembayaran pajak, serta administrasi pemasangan meteran listrik pada 2016. Selain itu, terdapat bangunan tempat tinggal dan tanaman keras yang menurutnya telah dirawat di lokasi tersebut.
“Kita tidak mempermasalahkan sebenarnya sertifikatnya itu. Sertifikatnya itu benar, memang produk BPN itu, benar. Tapi yang kita permasalahkannya hanya posisi tanahnya atau letak tanahnya,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, Men Gumpul meminta BPN melakukan validasi dengan mempertemukan pemegang sertifikat, pihak yang menguasai tanah, serta para pemilik lahan yang berbatasan. Ia berharap pemeriksaan dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan peta, dokumen kepemilikan, dan keterangan saksi di lapangan sebelum menentukan letak bidang tanah.
Pihaknya berharap BPN dapat memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian atas perbedaan klaim lokasi tersebut. Permintaan pengembalian posisi empat SHM ke lokasi awal merupakan keberatan dan pandangan pihak kuasa hukum yang masih memerlukan pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak terkait. (red)
redaksi