Sab. Nov 21st, 2026

Pelapor Keberatan atas SP3 Kasus Dugaan Perambahan HPK di Sukamara, Siapkan Aduan ke Propam

PALANGKA RAYA – Penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan perambahan kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) di Desa Kartamulia, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah (Kalteng), mendapat keberatan dari pihak pelapor.

Melalui penasihat hukumnya, Naduh, SH, pelapor Karyadi berencana menyampaikan pengaduan terhadap penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri pada Senin mendatang.

Naduh menyampaikan, pengaduan tersebut berkaitan dengan sejumlah hal yang menurut pihaknya perlu diperiksa, mulai dari prosedur penanganan perkara, pengelolaan barang bukti, hingga pertimbangan penghentian penyidikan yang turut dikaitkan dengan nama Bupati Sukamara, Masduki.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak pelapor, penyidikan perkara tersebut dihentikan melalui SP3 tertanggal 19 Agustus 2026 dengan alasan peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana.

Pihak pelapor menyatakan keberatan terhadap keputusan tersebut. Mereka mengklaim telah menghadirkan lima saksi kunci, termasuk keterangan operator ekskavator yang disebut pernah mendapat perintah untuk melakukan pembukaan lahan pada 2021.

Selain itu, pihak pelapor mempertanyakan keberadaan dua unit alat berat yang menurut mereka berkaitan dengan perkara tersebut. Mereka mengaku belum memperoleh penjelasan mengenai status pengamanan kedua alat berat selama proses penyidikan.

“Kami mempertanyakan keberadaan dua alat berat yang sebelumnya berada di lokasi. Sampai sekarang tidak ada penjelasan apakah alat berat tersebut diamankan sebagai barang bukti atau tidak,” ujar Naduh.

Sebelumnya, pihak pelapor telah menyampaikan keberatan kepada Kejaksaan Tinggi Kalteng melalui surat tertanggal 16 September 2026. Dalam surat tersebut, mereka meminta eksaminasi khusus, perlindungan hukum, serta pembukaan kembali perkara.

Rencana pengaduan ke Propam Mabes Polri selanjutnya dimaksudkan untuk meminta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran prosedur dan kode etik dalam penanganan perkara. Pihak pelapor menyatakan meminta sanksi tegas apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti melalui pemeriksaan.

Seluruh keberatan dan dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini merupakan pernyataan dari pihak pelapor dan belum merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan.

Media ini membuka ruang seluas-luasnya bagi Ditreskrimsus Polda Kalteng, Bupati Sukamara Masduki, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku. (red)

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *