Sen. Nov 16th, 2026

Palangka Raya – Kegiatan rehabilitasi toilet di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan total pagu anggaran Rp1,596 miliar saat ini sedang dalam proses audit Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Informasi tersebut disampaikan Dinas Pendidikan Kalteng melalui surat jawaban klarifikasi Nomor 700.1.2/6333/DISDIK.SET.01/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, sebagai tanggapan atas permintaan klarifikasi Redaksi LiputanKalteng.id yang dilayangkan pada 3 November 2026.

Dalam surat tersebut, Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa anggaran rehabilitasi empat unit WC atau toilet gedung kantor bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Dinas turut menegaskan angka Rp1,6 miliar merupakan nilai pagu anggaran, bukan nilai kontrak pekerjaan.

Adapun total anggaran berdasarkan rincian kegiatan disebut mencapai Rp1.596.000.000. Pekerjaan tersebut mencakup toilet di Gedung Bidang SKH, Bidang Program, Bidang SMK, dan Bidang BTIKP, dengan fasilitas toilet perempuan dan laki-laki pada masing-masing lokasi.

 

Audit Mencakup Fisik dan Administrasi

Dinas Pendidikan menyebutkan proses audit oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah mencakup kesesuaian volume pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, progres fisik, serta kelengkapan administrasi pembayaran.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah pihak disebut memiliki tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, antara lain Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tim teknis atau pengawas, serta pejabat terkait lainnya.

Proses pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan nilai pagu mencapai Rp1,596 miliar, keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait kesesuaian antara perencanaan anggaran dan hasil rehabilitasi di lapangan.

 

Konsultan Perencana dan Pengawas Disebutkan

Dalam jawaban klarifikasinya, Dinas Pendidikan mencantumkan AGU SURYANO, ST dari CV Borneo Tehnik Utama sebagai konsultan perencana.

Sementara itu, JOKO TRI SUSILO dari CV Megah Jaya Consultant disebut sebagai pihak pengawas pekerjaan.

Dinas Pendidikan menjelaskan proses pemilihan penyedia jasa dilakukan melalui metode e-purchasing dengan mempertimbangkan nilai paket, karakteristik pekerjaan, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Adapun lingkup pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) meliputi pekerjaan persiapan dan pengadaan alat SMKK, pembongkaran, pemasangan dan finishing toilet, plafon, sanitari, aksesori toilet, pintu, elektrikal, hingga pekerjaan mekanikal dan plumbing.

 

Rincian Anggaran Menunggu Kejelasan

Selain proses audit, informasi mengenai rincian nilai anggaran masing-masing lokasi, nilai kontrak pekerjaan, volume pekerjaan, serta hasil pemeriksaan fisik menjadi sejumlah hal yang masih perlu diperjelas kepada publik.

Dinas Pendidikan menyatakan rincian RAB dapat dilihat berdasarkan dokumen perencanaan teknis dan akan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap setelah proses pemeriksaan selesai, terutama mengenai kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, spesifikasi teknis, dan hasil pekerjaan.

Hasil audit Inspektorat nantinya diharapkan memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan rehabilitasi toilet di empat gedung tersebut. Namun, selama proses pemeriksaan masih berlangsung, belum dapat disimpulkan adanya penyimpangan ataupun pelanggaran dalam kegiatan tersebut.

 

Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab

Pemberitaan ini disusun berdasarkan surat jawaban klarifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 16 November 2026. Informasi mengenai proses audit dan pelaksanaan pekerjaan disampaikan sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut.

Redaksi membuka ruang bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat, konsultan perencana, konsultan pengawas, maupun pihak penyedia pekerjaan untuk memberikan klarifikasi, verifikasi data, dan hak jawab apabila terdapat informasi yang belum tepat, tidak lengkap, atau perlu diluruskan sesuai ketentuan dan kaidah jurnalistik. (red)

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *