Sen. Nov 16th, 2026

Palangka Raya – Forum Kalimantan Membangun (FKM) Kalimantan Tengah menyoroti kepastian perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja kebersihan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah, menyusul adanya informasi mengenai dugaan belum terpenuhinya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi sebagian pekerja.

Sorotan tersebut muncul setelah Forum Media Bersatu melayangkan surat konfirmasi Nomor 0010/FMB/XI/2026 mengenai sistem pengelolaan tenaga kerja, besaran upah, serta jaminan perlindungan pekerja. DLH Provinsi Kalimantan Tengah kemudian memberikan jawaban tertulis melalui surat Nomor 660/1932/11.1/DLH.

Dalam jawaban tersebut, DLH menjelaskan bahwa pekerjaan kebersihan dikelola langsung oleh dinas tanpa melibatkan pihak kedua atau rekanan. Dinas turut menyampaikan sejumlah komponen pembiayaan, mulai dari upah penyapu, mandor hingga kebutuhan sarana dan prasarana.

Terkait perlindungan pekerja, DLH menyebutkan adanya perlindungan melalui Asuransi Jasa Raharja Putra. Dalam penjelasan mengenai insiden kecelakaan kerja, dinas turut menyebut penanganan melalui BPJS Kesehatan dan asuransi tersebut.

Menanggapi penjelasan itu, Ketua FKM Kalimantan Tengah, Supriadiy Natae, meminta kejelasan mengenai status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pekerja, terutama mereka yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun.

“Ini sangat disayangkan. Mereka sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, tetapi justru muncul persoalan terkait kepastian jaminan perlindungan ketenagakerjaan. Jangan sampai tenaga mereka terus dimanfaatkan, sementara hak-hak dasarnya tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” katanya.

FKM menyatakan akan menyiapkan laporan kepada aparat penegak hukum (APH) agar pengelolaan kegiatan kebersihan tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh. Pemeriksaan yang diharapkan mencakup mekanisme penganggaran, realisasi pembayaran, penggunaan anggaran sarana dan prasarana, serta pemenuhan hak-hak pekerja.

Supriadiy mengatakan, langkah tersebut dimaksudkan untuk meminta penelusuran apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja.

“Kami akan meminta aparat penegak hukum turun tangan. Apabila ditemukan adanya penyimpangan anggaran, pengabaian kewajiban pemberi kerja, atau hak pekerja yang tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kerugian, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Selain persoalan jaminan sosial, FKM turut menyoroti penjelasan DLH mengenai rencana merumahkan pekerja yang telah berusia 60 tahun ke atas.

Menurut Supriadiy, rencana tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut, terutama menyangkut dasar kebijakan, status hubungan kerja, serta kepastian hak pekerja yang telah lama mengabdi.

Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai perlindungan dan kepastian penghasilan bagi pekerja yang nantinya tidak lagi dipekerjakan.

“Jangan sampai setelah puluhan tahun bekerja, ketika memasuki usia lanjut dan tidak lagi dipekerjakan, mereka justru kehilangan sumber penghasilan tanpa kepastian jaminan perlindungan sosial yang jelas. Seharusnya pemerintah menjadi contoh dalam memenuhi hak tenaga kerja,” tegasnya.

FKM meminta DLH Provinsi Kalimantan Tengah memberikan penjelasan terbuka mengenai status hubungan kerja, dasar penentuan upah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta mekanisme perlindungan bagi pekerja yang direncanakan akan dirumahkan.

Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar seluruh aspek pengelolaan tenaga kerja kebersihan dapat diketahui secara jelas, termasuk kepastian pemenuhan hak-hak para pekerja.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen jawaban tertulis DLH Provinsi Kalimantan Tengah dan keterangan pihak FKM. Dugaan mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta persoalan pemenuhan hak pekerja masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi DLH Provinsi Kalimantan Tengah maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, verifikasi data, dan hak jawab apabila terdapat informasi yang dinilai belum tepat, tidak lengkap, atau perlu diluruskan sesuai ketentuan dan kaidah jurnalistik yang berlaku. (red)

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *